Penulis Topik: Sejarah Fatwa MUI tentang Natal, 1981  (Dibaca 1539 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline comicers

Sejarah Fatwa MUI tentang Natal, 1981
« pada: November 09, 2013, 11:45:23 PM »
Upacara Natal Bersama Haram

Dilatarbelakangi perayaan Natal-Lebaran bersama, MUI keluarkan fatwa.

OLEH: ANNISA MARDIANI



MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan umat Islam tak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Mengikuti upacara Natal Bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Demikian bunyi fatwa tentang perayaan Natal Bersama yang dikeluarkan MUI pada 7 Maret 1981. Kala itu MUI dipimpin Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), sedangkan ketua Komisi Fatwa-nya adalah Syukuri Ghozali.

Fatwa tersebut dilatarbelakangi fenomena yang kerap terjadi sejak 1968 ketika Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 1-2 Januari dan 21-22 Desember. Lantaran perayaan Lebaran berdekatan dengan Natal, banyak instansi menghelat acara perayaan Natal dan Halal Bihalal bersamaan. Ceramah-ceramah keagaman dilakukan bergantian oleh ustadz, kemudian pendeta. Menurut Jan S. Aritonang dalam Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Hamka mengecam kebiasaan itu bukan toleransi namun memaksa kedua penganut Islam dan Kristiani menjadi munafik. Hamka juga menilai penganjur perayaan bersama itu sebagai penganut sinkretisme.

Dalam fatwanya, MUI sendiri melihat bahwa perayaan Natal Bersama disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan "disangka sama dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw". Karena salah pengertian itu, ada sebagian umat Islam ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal. Padahal, lanjut MUI, perayaan Natal bagi umat Kristen adalah ibadah.

Dengan pertimbangan, umat Islam perlu mendapat petunjuk jelas, tak tercampuraduknya akidah dan ibadahnya dengan agama lain, perlu menambah iman dan takwa, serta tanpa mengurangi usaha menciptakan kerukunan antarumat beragama, MUI mengeluarkan fatwa tentang Perayaan Natal Bersama. MUI berharap umat Islam tak terjerumus dalam syubhat (perkara-perkara samar) dan larangan Allah.

Fatwa MUI kemudian ramai diperdebatkan. Kebiasaan saling menghadiri, saling mengucapkan selamat dan merayakan bersama di kantor atau sekolah lantas membuat para pimpinan sekolah maupun instansi dilema.

Menurut Ketua Komisi Fatwa, Syukri Ghozali, dikutip Tempo 30 Mei 1981, fatwa itu sebenarnya dibuat agar Departemen Agama menentukan langkah dalam menyikapi Natalan-Lebaran yang kerap terjadi. "Jadi seharusnya memang tidak bocor keluar," ujar Syukri. Namun, fatwa yang disiarkan buletin Majelis Ulama 3 April 198 dikutip harian Pelita 5 Mei 1981. Jadilah fatwa itu menyebar ke masyarakat sebelum petunjuk pelaksanaan selesai dibuat Departemen Agama.

Dianggap dapat menegangkan kerukunan antarumat beragama, pemerintah turun tangan. Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara dalam memoarnya H. ARPN: Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu, menuliskan: "Saya undang pimpinan Mejelis Ulama. Saya sarankan agar fatwa tersebut dicabut dan saya akan mengambil-alih dengan mengeluarkan peraturan."

Hamka tak lantas mencabut fatwa itu. Dia hanya mengeluarkan Surat Keputusan MUI No. 139 tahun 1981 mengenai penghentian edaran fatwa. Namun, dalam surat pembaca yang ditulisnya dan kemudian dimuat di Kompas 9 Mei 1981, dia menjelaskan Surat Keputusan MUI itu tak mempengaruhi kesahihan fatwa tentang perayaan Natal. "Fatwa itu dipandang perlu dikeluarkan sebagai tanggung jawab para ulama untuk memberikan pegangan kepada umat Islam dalam kewajiban mereka memelihara kemurnian aqidah Islamiyah," tulis Hamka.

"Drama" kemudian bergulir. Hamka meletakkan jabatan. Dalam buku Mengenang 100 Tahun Hamka, Shobahussurur mencatat perkataan Hamka: "Masak iya saya harus mencabut fatwa," kata Hamka sambil tersenyum sembari menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai ketua MUI kepada Departemen Agama.

Gonjang-ganjing MUI dan fatwa tersebut sampai ke DPR. Menurut Kompas, 21 Mei 1981, dalam tanggapannya di depan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri Agama berencana menghelat pertemuan dengan Musyawarah Kerukunan Antar Agama untuk merumuskan batasan kegiatan seremonial atau ibadah mana yang bisa dan tidak bisa diikuti orang di luar umat agama tersebut.

Pada 2 September 1981 Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor MA/432/1981 kepada berbagai instansi pemerintah. Isinya menjelaskan: selepas acara kegiatan ibadah umat Kristiani, yakni acara seremonialnya, boleh saja pemeluk agama lain hadir mengucapkan dan merayakan Natal. Kegiatan ibadah, menurut surat edaran tersebut, adalah sembahyang, berdoa, puji-pujian, bernyanyi, membakar lilin, dan lain-lain. Demikian juga umat Islam, ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha tak pernah mengundang pemeluk agama lain, tapi setelah selesai salat pintu terbuka untuk semua tamu.

http://www.historia.co.id/?c=2&d=1116
« Edit Terakhir: November 09, 2013, 11:46:58 PM oleh comicers »
 

Offline comicers

Re: Sejarah Fatwa MUI tentang Natal, 1981
« Jawab #1 pada: November 09, 2013, 11:48:49 PM »


KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
PERAYAAN NATAL BERSAMA

Memperhatikan:
1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini
disalahartikan oleh sebagian ummat Islam dan disangka sama
dengan ummat Islam merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw.
2. Karena salah pengertian tersebut ada sebagian orang Islam
yang ikut dalam perayaan Natal dan bahkan duduk dalam
kepanitiaan Natal.
3. Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen adalah merupakan
Ibadah.

Menimbang:
1. Ummat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang
Perayaan Natal Bersama.
2. Ummat Islam agar tidak mencampur-adukkan Aqidah dan
Ibadahnya dengan Aqidah dan Ibadah agama lain.
3. Ummat Islam harus berusaha untuk menambah Iman dan
Taqwanya kepada Allah Swt.
4. Tanpa mengurangi usaha ummat Islam dalam Kerukunan Antar
ummat Beragama di Indonesia.

Meneliti kembali:
Ajaran-ajaran agama Islam, antara lain:
A. Bahwa ummat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan
bergaul dengan ummat agama-agama lain dalam masalah-masalah
yang berhubungan dengan masalah keduniaan, berdasarkan atas:
Al Hujarat: i3; Lukman:15; Mumtahanah: 8 *).
B. Bahwa ummat Islam tidak boleh mencampur-adukkan aqidah
dan peribadatan agamanya dengan aqidah dan peribadatan agama
lain, berdasarkan Al Kafirun: 1-6; Al Baqarah: 42.*)
C. Bahwa ummat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan
Isa Al Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada
para Nabi yang lain, berdasarkan: Maryam: 30-32; Al
Maidah:75; Al Baqarah: 285.*)
D. Bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih
daripada satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Al Masih itu
anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik, berdasarkan: Al
Maidah:72-73; At Taubah:30.*)
E. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan kepada
Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya, agar
mereka mengakui Isa dan ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. Isa
menjawab Tidak. Hal itu berdasarkan atas Al Maidah:
116-118.*)
F. Islam mengajarkan bahwa Allah Swt itu hanya satu,
berdasarkan atas: Al Ikhlas 1-4.*)
G. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk menjauhkan diri
dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah Swt serta
untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik
kemaslahatan, berdasarkan atas: hadits Nabi dari Numan bin
Basyir (yang artinya): Sesungguhnya apa-apa yang halal itu
telah jelas dan apa-apa yang haran itu pun telah jelas, akan
tetapi di antara keduanya itu banyak yang syubhat (seperti
halal, seperti haram ), kebanyakan orang tidak mengetahui
yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari yang
syubhat itu, maka bersihlah Agamanya dan kehormatannya,
tetapi barangsiapa jatuh pada yang syubhat maka berarti ia
telah jatuh kepada yang haram, misalnya semacam orang yang
menggembalakan binatang di sekitar daerah larangan maka
mungkin sekali binatang itu makan di daerah larangan itu.
Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan dan
ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa yang
diharamkanNya (oleh karena itu yang haram jangan didekati).

Majelis Ulama Indonesia MEMFATWAKAN:

1. Perayaan natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan
dan menghormati Nabi Isa As, akan tetapi natal itu tidak
dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.
2. Mengikuti upacara natal bersama bagi ummat Islam hukumnya
haram.
3. Agar ummat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan
larangan Allah Swt dianjurkan untuk (dalam garis miring):
tidak mengikuti kegiatan-kegiatan natal.

Jakarta, 1 Jumadil Awal 1401 H./ 7 Maret 1981
M. KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua (K.H.M. Syukri Ghozali),
Sekretaris (Drs. H. Masudi)

--------
*) Catatan: Dalam fatwa itu, ayat-ayar Al Quraan yang
disebutkan tadi ditulis lengkap dalam Bhs Arab
dan terjemahannya, Bhs Indonesia.

http://media.isnet.org/antar/etc/NatalMUI1981.html
 

Offline Abu Zahra

Re:Sejarah Fatwa MUI tentang Natal, 1981
« Jawab #2 pada: Desember 28, 2013, 05:20:31 PM »
Kalau kata natal tidak enak didengar oleh sebagian kaum muslim, ganti saja dengan padanan katanya, yaitu maulid Yesus as.
 

Tags:
 

GoogleTagged



Related Topics

  Subyek / Dimulai oleh Jawaban Tulisan terakhir
1 Jawaban
1417 Dilihat
Tulisan terakhir Januari 04, 2013, 02:43:46 AM
oleh Kang Asep
0 Jawaban
932 Dilihat
Tulisan terakhir Mei 21, 2013, 07:02:28 PM
oleh Kang Asep
0 Jawaban
1030 Dilihat
Tulisan terakhir Agustus 01, 2013, 06:31:23 AM
oleh Kang Asep
13 Jawaban
2747 Dilihat
Tulisan terakhir Desember 06, 2015, 09:53:42 PM
oleh Monox D. I-Fly
3 Jawaban
1085 Dilihat
Tulisan terakhir Januari 12, 2014, 08:50:39 PM
oleh Kang Asep
2 Jawaban
783 Dilihat
Tulisan terakhir November 22, 2015, 07:46:44 PM
oleh Monox D. I-Fly
0 Jawaban
1057 Dilihat
Tulisan terakhir Pebruari 23, 2014, 10:43:38 PM
oleh Kang Asep
3 Jawaban
957 Dilihat
Tulisan terakhir Desember 30, 2014, 12:24:53 PM
oleh kang radi
0 Jawaban
114 Dilihat
Tulisan terakhir Pebruari 13, 2017, 03:47:24 PM
oleh Kang Asep
0 Jawaban
73 Dilihat
Tulisan terakhir September 21, 2017, 09:24:57 AM
oleh Kang Asep

Ilmu Logika

Proposisi Syllogisme Kupas Logika

Meditasi

Menenangkan Pikiran Mengembangkan Kekuatan-Kekuatan