Latest Kontent

Konten Komentar Terbaru
Terhadap kelompok orang yang melakukan serangan terhadap TNI - POLRI di Papua, ada yang mengelompokannya ke dalam TERORIS dan ada juga yang mengelompokannya kepada BUKAN TERORIS. Hidayat Nurwahid mengelompokannya kepada teroris[1]. Sedangkan pemerintah atau media menyebutnya "Kelompok Kirminal Bersenjata" (KKB), serta tidak memasukannya ke dalam kelompok Teroris. Perbedaan klasifikasi ini, berarti kontradiksi :

A) KKB adalah Teroris
E) KKB bukanlah Teroris

Mana yang benar ?

Sah-sah saja orang membuat klafisikasi yang berbeda, selama definisinya berbeda. Definisi yang sama, mestilah klasifikasinya sama.Dan kita sebagai bangsa Indonesia, tentu harus mengklasifikasikan teroris atau bukan teroris menurut definisi yang ditetapkan oleh undang-undang yang sah. Jika menggunakan definisi yang sama, tapi bentuk proposisinya bertentangan, maka itu sah sebagai kontradiksi, di mana mustahil dua-duanya bernilai benar.  Karena itu, mari kita selidiki, mana yang klasifikasi yang benar dan mana yang keliru.

Direktur Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC) Robi Sugara, KKB tidak dapat dikelompokan ke dalam terorisme karena dilihat dari dampak dan sasarannya. Jika KKB melakukan aksi teror di wilayah lainnya selain papua serta menyamaratakan aparat, maka barulah disebut terorisme[2].

Jika demikian, apa dong definisi teroris dan terorisme ?

Menurut Hidayat Nurwahid, berdasarkan UU terorisme yang baru saja disahkan, semestinya KKB ini masuk ke dalam kelompok terorisme. Lalu bagiamana definisi terorisme menurut UU yang baru saja disahkan tersebut ? Berikut definisinya :

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan," bunyi definisi itu sebagaimana dibacakan oleh Muhammad Syafi`i[3].

Dengan demikian pendapat Hidayat Nurwahid benar,  KKB papua adalah teroris. Di dalam definsisi tersebut, tidak ditemukan syarat "melakukan aksi teror di wilayah lain" dan "menyamaratakan aparat" seperti yang dikatakan oleh Robi Sugara. Jika tidak ingin mengelompok KKB ke dalam terorisme, berarti undang-undangnya harus direvisi.

_________
1) 2) http://news.akurat.co/id-84351-read-mengapa-kelompok-bersenjata-di-papua-tak-disebut-teroris
3) Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul UU Antiterorisme Disahkan, Akhirnya Begini Definisi Terorisme yang Disepakati, http://jateng.tribunnews.com/2018/05/25/uu-antiterorisme-disahkan-akhirnya-begini-definisi-terorisme-yang-disepakati. Editor: iswidodo
Chat Porno
oleh Kang Asep pada Hari Ini jam 07:53:55 AM
Chat Porno
(Mencoba Menyelami Struktur Berpikir Polisi)
Edisi : 18 Juni 2018, 07:49:48

"Ada permintaan resmi dari pengacara untuk di-SP3, lewat surat. Setelah itu dilakukan gelar perkara. Maka kasus tersebut dihentikan karena menurut penyidik kasus tersebut belum ditemukan peng-uploadnya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal kepada detikcom, Sabtu (16/6/2018)[1].

Pertanyaannya, jika memang ditemukannya pengupload merupakan syarat sah untuk mengkasuskan chat porno HRS, maka mengapa HRS harus dijadikan tersangka sebelum ditemukannya pengupload tsb ?

Rizieq sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan chat porno pada Mei 2017. Polisi menetapkan Firza Husein sebagai tersangka kasus yang sama pada 15 Mei 2017. Keduanya menjadi tersangka setelah chat antara diduga Rizieq dan Firza tersebar melalui situs baladacintarizieq.com. Keduanya membantah tuduhan skandal tersebut[2].

Saya jadi bertanya, ini struktur berpikir polisi itu bagaimana ? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, saya butuh jawaban atas pertanyaan tentang kontradiks-kontradiksi berikut :

Kontradiksi pertama :

A) Penetapan HRS sebagi tersangka adalah sah
E) Penetapan HRS sebagai tersangka tidaklah sah

Mana yang benar ?

Jika E benar, sedangkan polisi telah menetapkan HRS sebagai tersangka, berarti polisi telah bersalah. Jika E benar, padahal penguploadnya tidak ditemukan, maka "tidak ditemukannya pengupload" tidak dapat dijadikan alasan penghentian kasus chat porno tsb. Logika ini benar, bukan ?

Kontradiksi kedua :

1) Jika ditemukan penguploadnya, maka penetapan HRS sebagai tersangka adalah sah
2) ditemukan penguploadnya, tapi penetapan HRS sebagai tersangka tidaklah sah

mana yang benar ?

Kontradiksi ketiga :

1) Jika tidak ditemukan penguploadnya, maka penetapan HRS sebagai tersangka tidaklah sah
2) tidak ditemukan penguploadnya, tapi penetapan HRS sebagai tersangka adalah sah

Mana yang benar ?

Adakah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ? Belum ada. Jawaban yang saya temukan malah seperti berikut : "tanya aja ke google, gratis kok". Sudah saya tanyakan. Faktanya, google tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tersebut. Bisakah Anda bantu saya menjawab pertanyaan tersebut ? Apakah google dapat membantu Anda menjawab pertanyaan tersebut ? Silahkan dicoba !
__________
1) https://news.detik.com/berita/4070949/ini-alasan-polisi-hentikan-kasus-chat-porno-habib-rizieq
2) https://news.detik.com/berita/4070949/ini-alasan-polisi-hentikan-kasus-chat-porno-habib-rizieq

Ilmu Logika

Proposisi Syllogisme Kupas Logika TTS

Meditasi

Menenangkan Pikiran Mengembangkan Kekuatan-Kekuatan